Depok – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Hamzah mengatakan akan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membenahi persoalan lahan dan administrasi kependudukan warga Harjamukti Kota Depok.
Hamzah mengapresiasi sinergitas pemerintah Kota Depok, Jawa Barat dan tingkat pusat dalam upaya penyelesaian persoalan-persoalan tersebut.
“Kami mendukung langkah-langkah pemerintah, yang penting itu terbaik buat rakyat,” ucap Hamzah kepada media, Jumat (6/6/2025).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menyambut baik rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun perumahan bagi warga Kampung Baru Harjamukti untuk program nasional tiga juta rumah. Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan lahan seluar 1,5 hektare untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Pemerintah pusat sudah ada janji dengan Pak Wali Kota. Prinsipnya kami mendukung Langkah strategis pemerintah,” kata Hamzah.
Akhir April 2025 lalu, Wali Kota Depok Supian Suri telah memberikan kepastian keabsahan identitas kependudukan bagi warga Kampung Baru Desa Harjamukti asalkan warga telah memiliki tempat tinggal. Selama ini identitas kependudukan menjadi kendala bagi warga setempat.
Menurut Supian Suri di kawasan itu juga akan dibangun hunian vertikal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah memberikan dukungannya agar pemerintah segera mendata penduduk secara komprehensif. Dikutip dari berbagai sumber, bahwa dalam kunjungannya ke Kampung Baru, Selasa (29/4/2025) lalu, Dedi juga berjanji akan mengirim surat kepada empat pemilik hak atas tanah yaitu lahan milik Pemerintah Kota Depok, Kementerian Sekretariat Negara, PT PP Properti BUMUN dan lahan kavling Pertamina. Sebab, untuk menerbitkan kartu identitas, salah satu syaratnya adalah surat tidak keberatan dari pemilik lahan yang sah. (srs)
