Nasional

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil dalam Rangka Memperingati Kejatuhan Rezim Otoritarian Soeharto 21 Mei 1998 Tanggal 21 Mei 1998 adalah hari Soeharto menyatakan diri mundur dari Presiden Republik Indonesia ...

Siaran Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Pengerahan Satuan Tempur (Satpur) dan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) dari TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan di seluruh ...

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (21/3). Menhub mengatakan dengan diadakannya ...

JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia merasa bangga dirinya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga riset Maarif Institute. Survei nasional ...

JAKARTA - Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) memberi masukan dan rekomendasi untuk memberantas mafia tanah di Tanah Air. Rekomendasi ini disampaikan Maret Samuel Sueken, Ketua ...

JAKARTA -  Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Aria Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). RDP ...

"Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan"   Bismillahirrahmanirrahim, Hari ini, 9 Februari 2025, kita memperingati Hari Pers Nasional dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dalam dinamika zaman yang ...

JAKARTA – Kebakaran terjadi di ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis sekitar pukul 23.00 WIB. Ruangan ...

World Justice Project (WJP) meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024. Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 ...

  Delapan Jiwa Hidup Tercerai-berai dan Terkatung-katung DPW JPKP Sulsel Desak Ketua DPRD dan Pj. Gubernur Sulsel Kaji Kembali Abdul Rauf hari-hari ini sedang sedih. ...

Revisi Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, yang pada pokoknya mempertegas fungsi pengawasan DPR terhadap calon-calon penyelenggara negara yang pengangkatannya melalui proses politik ...