BANDUNG – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat masih tergolong ideal dengan dari aspek pendapatan dan belanja di atas 50 persen, meski dari sisi pendapatan menempati posisi 12 dari 38 provinsi.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dipantau di Bandung, Selasa, mencatat pendapatan Jawa Barat sampai 10 Agustus 2025 mencapai 54,67 persen dari target sekitar Rp31 triliun. Realisasi ini menempatkan Jabar di peringkat 12 di bawah Maluku Utara (72,41 persen), DIY (65,41 persen), juga Jakarta di posisi 11 (55,38 persen).
Namun di dalam realisasi serapan anggaran atau belanja daerah, Jawa Barat menempati peringkat pertama dari 38 provinsi dengan 52,08 persen telah terserap hingga 10 Agustus 2025.
Menteri Dalam Negeri (Menghadiri) Tito Karnavian menilai provinsi yang sudah melewati angka di atas 50 persen dari sisi belanja dan pendapatan pada periode ini, menunjukan kinerja pengelolaan APBD di daerah tersebut baik, termasuk Jawa Barat.
Karena, kata dia, dengan pendapatan tinggi, artinya daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menjalankan program, dan dengan belanja yang tinggi, ada pergerakan ekonomi karena uang beredar di masyarakat.
Baca Juga: Jabar Bukukan Ekspor 3,25 Miliar Dolar AS-Impor 1,01 Miliar Dolar AS
“Idealnya daerah pendapatannya tinggi belanjanya juga tinggi. Kalau pendapatan tinggi artinya ada uang, dan belanjanya tinggi berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jawa Barat 52 persen, pendapatannya 54 persen, masih oke,” kata Tito dalam video Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dikutip di Bandung, Selasa.
Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan realisasi ini atas percepatan belanja, sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 lalu terealisasi 45,65 persen.
Percepatan ini, kata Herman, dilakukan oleh OPD secara bersama-sama, guna realisasi belanja APBD 2025 optimal dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Meski Herman menyebut angka realisasi tersebut sudah sesuai rencana, namun Pemprov Jabar tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja lebih optimal.
“Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60 persen,” katanya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.
“Kami juga sudah rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa,” tuturnya.(ant)
