Oleh Nia Samsihono
Ada masa ketika nama “Soeharto” menjadi gema kekuasaan yang menandai stabilitas, pembangunan, sekaligus ketakutan. Ia adalah tokoh besar dalam sejarah Indonesia, baik bagi yang memujanya maupun bagi yang mengkritiknya.
Tak bisa disangkal, Soeharto berperan penting dalam menjaga keutuhan negara setelah tragedi 1965. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menikmati kemajuan ekonomi, berdirinya berbagai infrastruktur, dan masa stabilitas yang panjang setelah gejolak revolusi. Namun, sejarah tidak hanya mencatat keberhasilan. Ia juga menyimpan luka.
Selama lebih dari tiga dekade, kekuasaan Orde Baru dibangun di atas pengawasan ketat, pembatasan kebebasan berpendapat, dan bayang-bayang pelanggaran HAM. Banyak yang tersingkir tanpa suara, dan sebagian generasi tumbuh dengan rasa takut untuk berbicara. Maka, ketika muncul wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, pertanyaan yang mengemuka bukanlah soal layak atau tidak, melainkan: untuk apa? Apakah gelar itu akan menambah atau mengurangi makna sejarahnya?
Sebenarnya, Soeharto tidak memerlukan gelar apa pun. Jasa-jasanya sudah tertulis dalam perjalanan bangsa. Nama dan pengaruhnya telah hidup dalam ingatan kolektif, baik sebagai simbol pembangunan maupun peringatan atas bahaya kekuasaan yang terlalu lama bertahan.
Gelar hanyalah formalitas negara. Tapi ingatan masyarakat jauh lebih jujur dan abadi. Di sanalah Soeharto telah menjadi pahlawan bagi sebagian orang, dan menjadi pelajaran sejarah bagi yang lain.
Barangkali, yang lebih penting bukanlah menobatkannya dengan gelar, melainkan menempatkannya secara utuh dalam sejarah, antara jasa dan dosa, antara pembangunan dan penderitaan. Oleh karena bangsa yang dewasa bukan bangsa yang menghapus luka, melainkan yang berani menatapnya dengan jujur.
Jakarta, 8 November 2025
