JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Alicia Djohar, bersama Gusti Randa serta jajaran pengurus lainnya, mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk meminta klarifikasi terkait diterbitkannya legalitas organisasi lain yang mengatasnamakan PARFI.
Turut hadir dalam pertemuan ini Oji Saputra, Sandra Naholo, Evry Joe, serta tim dari Lembaga Hukum PARFI. Dalam diskusi tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang menerima langsung perwakilan PB PARFI menegaskan bahwa legalitas PB PARFI yang sah adalah kepengurusan yang dipimpin oleh Alicia Djohar. Ia juga menyarankan agar legalitas yang diterbitkan untuk pihak lain yang mengatasnamakan PARFI segera dibatalkan, mengingat PB PARFI telah menjalankan program parfi secara sah dan memiliki dokumen lengkap sebagai bukti kepengurusan yang valid.
Usai pertemuan, Gusti Randa, S.H., dengan nada lega menyampaikan bahwa klarifikasi ini membuktikan kebenaran yang selama ini diperjuangkan PB PARFI. “Kami mengapresiasi respons positif dari Kemenkumham yang melihat keabsahan legalitas PB PARFI. Kami berharap keputusan ini bisa mengakhiri polemik yang ada dan memastikan bahwa kepengurusan yang sah tetap berjalan sesuai aturan,” ujar Gusti Randa.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PB PARFI akan tetap melaksanakan Kongres pada bulan April 2025 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. “Kongres ini adalah bagian dari mekanisme organisasi yang sah dan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Kami mengajak seluruh insan perfilman untuk tetap solid dan mendukung jalannya kongres demi masa depan PARFI yang lebih baik,” tambahnya.
PB PARFI juga menegaskan bahwa apabila ada indikasi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya “caretaker,” termasuk Ki Kusumo dan pihak-pihak terkait, maka proses hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
PB PARFI mengimbau kepada seluruh insan perfilman agar tetap bersatu dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memecah belah organisasi. Kejelasan legalitas ini diharapkan dapat menjaga marwah PARFI sebagai wadah resmi bagi para seniman film di Indonesia, serta memastikan keberlanjutan program kerja yang telah dirancang untuk kemajuan perfilman nasional.
PB PARFI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan para insan perfilman dengan profesionalisme, transparansi, dan semangat kebersamaan.(bud)
