Depok – Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengajak masyarakat Depok bersikap kritis terhadap pelayanan pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wali Kota Supian Suri selama 5 tahun ini. Masyarakat harus berani melawan segala macam bentuk oligarki yang ada di pemerintahan.
Menurut Chandra, oligarki masuk ke sendi-sendi di masyarakat seperti di pendidikan kesehatan hingga di bidang budaya. Akibatnya, Depok tidak pernah mengalami kemajuan.
“Kondisi inilah yang kami duga kuat menjadi penyebab tidak majunya Kota Depok. Saya berharap warga Depok bersikap kritis dengan melawan semua bentuk penindasan ini. Lawan lawan dan lawan!” kata Chandra saat memberi sambutan dalam launching buku ‘Mentang-Mentang Oligarki’ karya Dodo Lantang di JPW Cafe dan Garden, Depok, Sabtu (24/5/ 2025).
Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok, Chandra mengakui bahwa dirinya siap menerima kritik.
Lebih lanjut dia, juga menyoroti kemiskinan yang masih ada Kota Depok. Hingga saat ini, di tengah kemajuan teknologi, tidak kurang dari 60. 000 orang berada dalam keadaan miskin.
“Satu orang miskin saja sudah menjadi perhatian bagi pemerintah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ada 70 ribu warga yang menganggur, ribuan anak putus sekolah. Padahal triliun rupiah anggaran dikucurkan untuk kegiatan pemerintahan. Namun tidak terjadi perubahan signifikan. Karena itulah, Chandra mengakui bahwa oligarki memang benar terjadi di Kota Depok.
“Dari hipotesa saya oligarki lah yang membuat kondisi seperti ini,” ucap Chandra.
Chandra menyontohkan praktik oligarki di dunia pendidikan. Salah satunya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Ada ada praktik ‘jual beli bangku’ yang nilainya fantastis, seharga Rp10 juta hingga Rp15 juta per siswa.
Chandra mendorong masyarakat Depok untuk mengawasi praktik penyalahgunaan kewenangan tersebut.
“Mari kita pastikan di PPDB kali ini tidak ada lagi ‘jual beli kursi’, karena ‘jual beli kursi’ di sekolah itu adalah bentuk dari oligarki,” kata Chandra.
Akibatnya, warga yang miskin, anak miskin tidak mempunyai akses dan kesempatan untuk bersekolah. Hal itu bertentangan dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan menciptakan Indonesia yang berkeadilan sosial.
“Oleh karena itu marilah kita lawan, lawan, dan lawan praktik oligarki. Jadilah masyarakat yang kritis jangan diam ketika ada ketidakadilan,” tutup Chandra.
Sementara itu, Dodo mengatakan, buku ‘Mentang-mentang Oligarki’ ini bertujuan untuk mengusik nurani. Kendati buku kumpulan puisi ini mernyerupai laporan sosiologi politik, namun puisi ini hadir di tengah rasa jengah, marah, dan sedih.
“Saya melihat rakyat bekerja keras, menahan lapar, menahan cicilan, menahan suara. Akan tetapi, di sisi lain ada sekelompok kecil orang yang hidup di balik layar, membuat keputusan besar tanpa harus berkeringat. Mereka tidak muncul di TPS, tetapi menentukan arah negara. Mereka tidak duduk di kursi presiden tetapi punya kendali atas hukum, anggaran, bahkan media,” kata Dodo Lantang. (srs)
