Penyanyi Ifan Seventeen ditunjuk pemerintah menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).
“Ifan menjadi Direktur Utama PFN, betul, mendapatkan kepercayaan. Jadi memang ada pengangkatan direksi,” kata Putri Violla, juru bicara Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Dalam kesempatan itu, Putri menjelaskan salah satu alasan Ifan didapuk menjadi Dirut PT PFN.
“Sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya, Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser. Sehingga kemudian bisa menjadi direksi,” ucap Putri.
Tak urung penunjukkan Ifan viral di berbagai group WhatApps perfilman, seni dan teater. Seperti apa tanggapan itu? Berikut tanggapan aktor film dan praktisi perfilman:
Pemimpin Salah Pilih Dirut PFN, Lumrah Banget
Di negeri ini, perkara pemimpin tertinggi yang berkuasa memberikan jabatan kepada seseorang yang dianggap tidak tepat itu sudah biasa. Bukankah banyak pemimpin di pusat dan daerah yang merupakan titipan partai politik?
Berita terbaru, orang-orang yang merasa benar-benar insan film marah, protes di sana-sini, menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial atau forum-forum kecil. Sayangnya, media yang digunakan terkesan hanya terbatas pada lingkup mereka sendiri—dibaca oleh sesama teman, tetangga, atau saudara di pelosok desa. Malah, tak sedikit yang bingung membedakan mana orang film terkenal dan mana yang bukan. Apalagi, bagi mereka yang kesehariannya harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup, urusan perfilman mungkin jauh dari prioritas.
Saudara-saudara yang merasa bagian dari industri film, tak perlu panik jika Panglima Tertinggi negeri ini tiba-tiba menunjuk seorang penyanyi atau musisi sebagai Direktur Utama PFN. Toh, banyak dari kalian yang nanti tetap akan mengajukan proposal proyek film ke PFN, berharap anggaran negara bisa digelontorkan untuk produksi film—asal jangan film asal-asalan. Yang punya kesempatan, bisa menikmati dana tersebut demi keberlangsungan hidup. Jadi, kenapa harus repot-repot memikirkan apakah pemimpin salah pilih Dirut PFN?
Daripada sibuk mengkritik, mungkin lebih baik membentuk Perkumpulan Film Negara sendiri—ajukan legalitas ke Kemenkumham, seperti ormas-ormas lain yang kini semakin mudah mendapatkan pengesahan. Yang penting ada wadah untuk berkarya dan tetap produktif. (Bambang Oeban, aktor film dan teater)
Apakah Kompetensi Sudah tidak Bernilai Lagi?
Melihat beredarnya berbagai chat di kalangan praktisi film mengenai penunjukan Dirut PFN yang mendadak, mari kita kilas balik. Dahulu, untuk menjadi seorang Dirut PFN, prosesnya sangat sulit dan rumit. Ada berbagai tes dan seleksi ketat.
Namun kini, pertanyaannya: Apakah kompetensi sudah tidak lagi bernilai? Apakah insan film yang selama ini menjunjung profesionalisme dan kredibilitas harus menerima kenyataan bahwa kapabilitas tak lagi menjadi syarat utama?
Apakah saat ini kompetensi sudah tidak ada harganya dan tidak dibutuhkan?
Situasi ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Apakah ini hanya sekadar siklus yang terus berulang, atau ada langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga agar industri film nasional tetap berada di jalur yang benar dengan pemimpin yang kompeten? (Budi Sumarno,Pegiat Literasi,pengarsipan film & Praktisi perfilman)
